Estimated reading time: 5 minutes

Lambe Katy – Nama Tasya Kamila kembali ramai di linimasa. Kali ini tentang laporan kontribusinya sebagai alumni LPDP. Pada 24 Februari 2026, ia mengunggah rangkuman tujuh kontribusi selama masa bakti 2018-2023 sebagai awardee beasiswa negara tersebut.

Awalnya unggahan itu terlihat seperti laporan personal yang wajar. Disusun rapi. Disampaikan dengan nada santai. Bahkan sudah mengantongi lebih dari 318 ribu tanda suka. 

Namun seperti yang sering terjadi di media sosial, respons publik berkembang cepat. Apresiasi bercampur dengan kritik tajam. Di sinilah percakapan mulai melebar. Nah, sekarang tentang persepsi, ekspektasi publik, dan makna kontribusi itu sendiri.

Tujuh Kontribusi yang Dipamerkan

Dalam unggahannya, Tasya menyebut tujuh poin kontribusi. Ia menegaskan komitmennya pulang ke Indonesia setelah lulus dan menjalani masa bakti sesuai ketentuan. Ia juga menyebut perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, mengingat posisinya sebagai figur publik.

Tak berhenti di sana, ia menguraikan gerakan akar rumput melalui yayasan Green Movement Indonesia, yang fokus pada isu keberlanjutan lingkungan. Ia aktif mengisi talkshow, seminar, serta workshop untuk pemberdayaan pemuda di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Tasya juga menyampaikan dirinya mengajar Geografi dan Bahasa Inggris di platform pendidikan daring. Ia tetap berkarya di industri kreatif, termasuk melestarikan lagu anak Indonesia. Terakhir, ia memanfaatkan media sosial untuk berbagi konten parenting dan tumbuh kembang anak demi mendukung Generasi Emas.

Cibiran yang Muncul di Kolom Komentar

Setelah unggahan itu viral, komentar warganet mulai menajam. Ada yang mempertanyakan skala dampak kontribusi tersebut dibandingkan biaya pendidikan yang dikeluarkan negara.

Salah satu akun menulis sindiran bahwa dampaknya terasa seperti program kerja organisasi kampus atau CSR perusahaan. Ada pula yang menyebut, kegiatan seperti seminar dan pengajaran daring bisa dilakukan siapa saja tanpa harus menjadi penerima LPDP.

Komentar lain bahkan menyinggung pajak masyarakat. Narasinya bernada, “Buset! Pajak kita hanya buat membiayakan LPDP dengan kerjaan skala organisasi kampus.” Kalimat itu menyebar cepat dan memicu diskusi panjang.

Latar Pendidikan Tasya

Perlu diingat, Tasya merupakan alumni Columbia University. Kampus bergengsi di Amerika Serikat ini memang identik dengan reputasi global dan jaringan kuat. Ketika seorang public figure menempuh studi di institusi sebesar itu dengan dukungan negara, wajar jika publik berharap dampaknya terasa luas.

Di sisi lain, kontribusi sosial memang nggak selalu berbentuk proyek besar atau kebijakan strategis. Ada yang bekerja lewat advokasi, pendidikan, atau lewat kampanye publik. Yang membuat situasi makin sensitif, unggahan Tasya muncul di tengah polemik lain soal LPDP. 

Sebelumnya, nama Dwi Sasetningtyas menjadi sorotan setelah mengungkap kebanggaan anaknya menjadi warga negara Inggris. Isu itu sampai mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Ia menegaskan dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan utang negara, sehingga penggunaannya harus berdampak bagi Indonesia. Ketika Tasya mengunggah laporan kontribusi, sebagian warganet membacanya dalam konteks perdebatan besar.

Transparansi dan Persepsi

Jika dilihat dari sudut berbeda, apa yang dilakukan Tasya sebenarnya bentuk transparansi. Ia merangkum kontribusi dan membagikannya secara terbuka. Namun media sosial punya dinamika sendiri. Transparansi kadang dipersepsikan sebagai pencitraan. 

Apalagi ketika disampaikan dalam format daftar kontribusi. Sebagian publik mungkin berharap dampak yang terukur, misalnya kebijakan konkret atau program skala nasional. Sementara yang lain melihat kontribusi edukatif dan sosial juga punya nilai penting.

Sebagai mantan penyanyi cilik yang tumbuh di depan publik, Tasya memang punya basis pengikut besar. Setiap unggahan berpotensi viral. Itu kelebihan sekaligus tantangan. Ketika figur publik berbicara soal kontribusi, standar penilaiannya sering kali lebih tinggi dibanding masyarakat umum. 

Aktivitas yang mungkin dianggap biasa bagi orang lain, bisa dinilai kurang signifikan jika dilakukan oleh tokoh terkenal. Di sisi lain, status public figure juga memberi akses lebih luas untuk mengedukasi masyarakat. Dalam konteks ini, konten parenting, pendidikan, dan lingkungan yang dibagikan Tasya bisa dilihat sebagai bentuk pengaruh sosial.

Respons Diam atau Klarifikasi?

Menariknya, hingga perdebatan memanas, Tasya belum memberikan klarifikasi panjang. Ia cenderung membiarkan diskusi berjalan. Strategi ini bisa dibaca sebagai pilihan untuk meredam polemik. Kadang merespons terlalu cepat justru memperpanjang perdebatan.

Di sisi lain, sebagian warganet menunggu penjelasan lebih detail tentang dampak konkret dari tujuh poin tersebut. Netizen ingin melihat angka, capaian, atau hasil nyata yang bisa diukur.

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa Instagram dan platform lain kini menjadi arena uji publik. Satu unggahan bisa berubah menjadi forum debat terbuka. Tasya mungkin berniat menyampaikan refleksi masa bakti. 

Namun publik membacanya sebagai laporan kinerja yang layak dievaluasi. Fenomena ini memperlihatkan perubahan budaya digital. Transparansi dihargai, tetapi juga diikuti tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Apalagi jika menyangkut dana negara.

Apa Saja Kontribusinya?

Kalau ditarik lebih dalam, tujuh kontribusi yang disebut Tasya sebenarnya menggambarkan jalur yang ia pilih, pendidikan, lingkungan, industri kreatif, dan parenting. Ia nggak memilih jalur politik atau birokrasi. 

Pilihan itu bisa dinilai sederhana, namun konsisten dengan latar belakangnya. Green Movement Indonesia, misalnya, sudah berjalan beberapa tahun. Aktivitas seminar dan workshop juga tercatat dalam berbagai agenda komunitas. 

Apakah itu cukup besar? Jawabannya kembali pada sudut pandang masing-masing. Apakah tujuh kontribusi itu cukup? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Yang jelas, ini menunjukkan bahwa netizen semakin kritis terhadap penggunaan dana negara.

Netizen, Pajak, dan Ekspektasi Moral

Isu pajak selalu sensitif. Ketika warganet menyebut “pajak kita”, emosi mudah terpicu. LPDP memang didanai dari APBN dan pengelolaan dana abadi pendidikan. Karena itu, penerima beasiswa sering dianggap memikul tanggung jawab moral lebih besar. 

Namun definisi dampak sering kali subjektif. Ada yang mengukurnya lewat kebijakan besar, ada yang melihatnya lewat perubahan perilaku masyarakat. Perdebatan ini mungkin nggak akan selesai dalam satu unggahan.

Di tengah derasnya komentar pedas, ada pula warganet yang membela. Mereka menilai kontribusi sosial nggak harus selalu spektakuler. Mengajar, berbagi pengetahuan, dan menggerakkan komunitas juga bentuk kontribusi.

Kasus Tasya Kamila memperlihatkan betapa cepatnya opini publik bergerak. Dari laporan kontribusi yang tampak sederhana, menjadi perdebatan tentang dampak dan tanggung jawab.

Sumber: malangtimes.com